Krisis listrik di Lombok segera teratasi. PT PLN yang dinakhodai Dahlan Iskan menyampaikan itu saat berkunjung ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin (2/5). Selain ke Kantor Wilayah PLN NTB, kemarin Dahlan juga meninjau pembangunan PLTU Jeranjang di Lombok Barat (Lobar).

Dahlan menjamin, krisis listrik bisa diselesaikan pada 30 Juni. Target tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. “Beberapa daerah teratasi sebelum batas waktu yang dijanjikan. Lombok juga bisa teratasi,” kata Dahlan.

Dijelaskan Dahlan, krisis listrik diatasi dengan menyediakan pembangkit listrik yang cukup untuk melayani pelanggan yang ada. Dengan begitu, kekurangan daya listrik yang selama ini memaksa dilakukannya pemadaman bergilir tidak akan terjadi lagi.

Namun, pelanggan baru yang saat ini masuk daftar tunggu belum bisa dilayani. “Sebab, daya yang ada pas-pasan. Hanya bisa melayani pelanggan yang sudah ada,” terangnya.

Khusus untuk Lombok, kata Dahlan, secara darurat pihaknya hanya bisa menambah mesin genset dengan sistem sewa. Keputusan tersebut diakuinya membutuhkan biaya sangat mahal. Kebijakan itu juga dipastikan akan berujung pada kerugian PLN. “Tapi, untung rugi itu urusan PLN. Yang penting, masyarakat tidak lagi krisis listrik,” katanya.

Sementara itu, saat meninjau lokasi pembangunan PLTU Jeranjang, Dahlan tampak berpikir keras. Beberapa kali dia mengerutkan dahi sambil sesekali mengusapnya.

Bahkan saat dialog langsung dengan penanggung jawab proyek, Dahlan terang-terangan mengaku shock melihat kemajuan megaproyek tersebut. Sorotan utama ditujukan pada pembangunan yang dilakukan PT Barata. Dia menilai proyek itu tidak mengalami kemajuan.

PT Barata yang dipercaya membangun sejumlah sarana pendukung belum mengalami perubahan. Padahal PT PLN telah mengucurkan dana awal 15 persen dari nilai kontrak. “Kalau hasil kerjanya begini terus, sebaiknya kita batalkan saja kontraknya,” tegas Dahlan di hadapan pihak Barata.

Dahlan tampak kecewa melihat hasil kerja perusahaan tersebut. Bahkan, dia menilai rencana pengoperasian PLTU Jeranjang pada Oktober mendatang bisa molor.

Saat dialog dengan sejumlah penanggung jawab proyek, Dahlan juga menanyakan hal-hal detail seperti jumlah pekerja, peralatan kerja, dan kesiapan mesin. Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam proyek itu menjamin PLTU Jeranjang bisa rampung sesuai jadwal.

Meski begitu, Dahlan tampak tidak yakin. Dia bahkan mengaku menyesal tidak datang empat bulan lalu, saat pembangunan dimulai. “Kasihan Lombok kalau pekerjaannya seperti ini,” katanya.

Dahlan minta perusahaan yang bekerja dalam proyek itu mencarikan solusi untuk mempercepat penyelesaian proyek, termasuk ketersediaan air untuk ujicoba peralatan dan pendingin mesin. Perusahaan diberi deadline hingga September. “Cari akal agar September bisa mendapatkan air,” tegasnya.

Ditegaskan, jika PLTU Jeranjang berkapasitas 2 x 25 MW itu tidak bisa dioperasikan sesuai waktu dalam kontrak, dipastikan PLN rugi besar. Bila tahun ini belum bisa beroperasi, PT PLN dipastikan rugi Rp 600 miliar.

Daryono dari PT Barata mengakui, pelaksanaan proyek menemui banyak kendala. Misalnya, soal pembebasan lahan yang tertunda, termasuk lokasi proyek yang awalnya di Pantai Induk tapi dipindah ke Jeranjang. Itu membuat proyek terlambat dimulai. “Namun, kendala itu bisa kita atasi,” katanya.

JPNN

Incoming search terms for the article: